Perhelatan workshop KEPPH yang diselenggarakan Komisi Yudisial RI di hotel Abadi Jambi sejak tanggal 10 September 2019 yang lalu berakhir sudah. Peserta workshop KEPPH itu sendiri sebanyak 38 orang yaitu hakim PN dan hakim PA yang berasal dari Jambi dan Sumatera Selatan.

Kegiatan yang digelar selama 4 (empat) hari tersebut dibedah berbagai kasus yang merupakan laporan dan pengaduan dari masyarakat ke KY atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Peserta dari PA dalam wilayah hukum PTA Jambi aktif mengikuti diskusi yang dipandu oleh tutor dari KY.

Workshop KEPPH itu sendiri bertujuan agar hakim terhindar dari berbagai pelanggaran kode etik. Hal itu disampaikan Plh. Sekretaris Jenderal KY Arie Sudihar ketika acara pembukaan. Disebutkannya lebih lanjut, tugas KY untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan mandiri serta berwibawa. Oleh sebab itu, urainya lagi, KY disebut juga sebagai lembaga yang mengawasi tingkah laku hakim agar terhindar dari perbuatan tercela.

“Workshop KEPPH ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada hakim agar terhindar dari pelanggaran kode etik,” urai Arie Sudihar menjelaskan.

Setelah selesai workshop KEPPH, lalu ketika acara penutupan, KY mengumumkan peserta yang menjadi peserta terbaik. Sudah barang tentu, penilaian itu didasarkan keaktifan selama mengikuti kegiatan maupun kontribusi pemikiran berupa saran dan pendapat.

Setelah KY melakukan penilaian dari berbagai aspek, akhirnya KY menobatkan Ketua PA Sarolangun Korik Agustian sebagai peserta terbaik satu. Dan KY pun memberikan piagam penghargaan kepada peserta terbaik.

“Setelah KY menilai keaktifan peserta dalam mengikuti kegiatan workshop KEPPH ini, akhirnya KY mendapuk Korik Agustian sebagai peserta terbaik satu,” ungkap Ketua penyelenggara yang disambut tepuk tangan dari peserta.

“Selamat dan sukses kepada peserta terbaik semoga menjadi contoh dan panutan di satuan kerja masing-masing maupun di lembaga pengadilan pada umumnya,” pungkasnya lagi.