PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN  

PEDOMAN PENGELOLAAN  KEUANGAN 

1. SOP Bagian Keuangan PTA Jambi
2. Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012.
3. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-14/PB/2012 tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai.
4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS.
5. Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
6. Peraturan Menteri Keuangan RI No.49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.

PEDOMAN PENGELOLAAN  BAGIAN UMUM

UU No. 1 Tahun 1971 Tentang Pokok Pokok Kearsipan
PP No. 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah RI No. 373/KPTS/2001 Tentang Sewa Rumah Negara

PEDOMAN PENGELOLAAN  KEPEGAWAIAN

1. Kep. Sek. MA  008-A  Tahun 2012
2. Keputusan Sek MA  nomor  035/SK/IX/2008
3. SK  KMA  071 Tahun  2008
4. SK KMA No. 70 Tahun 2008
5. PP  No. 14  tahun 1994
6. PP  No. 3  tahun 1980
7. PP  No. 30  tahun 1980
8. PP  No. 05  tahun 1976
9. PP  No. 20  tahun 1975
10. PP  No. 24  tahun 1976
11. PP  No. 08  tahun 1974
12. PP  No. 16  tahun 1994
13. PP  No. 53  tahun 2010
14. PP  No. 40  tahun 2010
15. SK  No. 070/SK/KMA/V/2008

PEDOMAN PENGELOLAAN  ORGANISASI

1. Perpres  No. 13 tahun 2005
2. Perpres  No. 14 tahun 2005
3. UU No. 1 tahun 1974
4. UU No. 3  tahun 2006
5. UU No. 48  tahun 2009
6. UU No. 50  tahun 2009

PEDOMAN PENGELOLAAN  TATA LAKSANA

Kep. KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I
Permenpan dan RB RI No. 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.

PEDOMAN PENGELOLAAN  PERENCANAAN

Peraturan Menteri Keuangan RI No.49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-22/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.
Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Pemerintah RI No.39 Th.2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.

PEDOMAN PENGELOLAAN  PELAPORAN

Peraturan Menteri Keuangan RI No.237/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah.
Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Peraturan Menteri Keuangan RI No.170/ PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja.

PEDOMAN PENGELOLAAN  TEKNOLOGI INFORMASI

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).
Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik